Kiri ke kanan, Kemal Gani (Forum Pimpinan Redaksi), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, saat mengumumkan persemian task force media sustainability, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk membahas masa depan keberlangsungan media. Langkah ini diambil karena melihat mulai terjadinya disrupsi media karena perubahan dan peralihan teknologi. Pokja ini diberi nama task force media sustainability.
"Semuanya tahu kalau sekarang dunia media mengalami perubahan. Itu dapat dilihat dari data pembaca, pemirsa demikian. Mau enggak mau harus ada transformasi bisnis modern, supaya media bisa sustain," ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 202
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers
1 hari lalu
Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers
Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.
Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik
1 hari lalu
Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik
Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran
Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers
1 hari lalu
Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers
RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.
Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.
Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain
2 hari lalu
Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain
Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?
Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya
2 hari lalu
Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya
Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.
Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers
2 hari lalu
Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers
DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran
2 hari lalu
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran
DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya
3 hari lalu
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.
Dewan Pers Sebut RUU Penyiaran Tak Sesuai Hak Warga Negara: Bikin Tak Merdeka
3 hari lalu
Dewan Pers Sebut RUU Penyiaran Tak Sesuai Hak Warga Negara: Bikin Tak Merdeka
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan draf RUU Penyiaran tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945.
